Menyediakan Materi untuk Akreditasi Rumah Sakit - Starkes - Snars - Kemenkes, Download Gratis Dokumen, Pedoman Pelayanan RS, Panduan Akreditasi, SOP, standar operasional prosedur, UAN, K3, HAIS, PPI, PMKP, Tata Kelola Rumah Sakit, Kualifikasi dan Pendidikan Staf (KPS), Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK),. Ketua,Kedua: Kepengurusan Dewan Pengawas sebagai tercantum dalam Ketiga lampiran surat keputusan ini. Anda juga dapat mengakses sistem informasi dan login sebagai pengguna terdaftar. Mereka yang dilantik adalah: dr. Instalasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit 16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK. com. Soeradji Tirtonegoro ini kami setujui untuk dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan Rumah Sakit. U. Dewan Pengawas dan/ atau Direktorat Jenderal Perbendaharaan melakukan monitoring terhadap tanggapan dan hasil tindak lanjut oleh BLU atas pendapat, saran, dan rekomendasi Dewan Pengawas. DEWAN PENGAWAS BLU 2 Sesi ini menjelaskan : 1. PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN PROMOSI KESEHATAN RUMAH SAKIT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor2072); a. nonteknis perumahsakitan yang melibatkan unsur masyarakat. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum atau Badan. 5. Pasal 24 Dewan Pengawas Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 merupakan unit nonstruktural yang Tipe Dokumen. Dewan Pengawas BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Kota Surakarta yang. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 9 tahun 2012 tentang Nama Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bener Meriah; 12. (3) Jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas tidak boleh dirangkap dengan salah satu jabatan struktural di Rumah Sakit. Hum. I. Dewan Pengawas merupakan unit non struktural pada Rumah Sakit yang melakukan pembinaan dan pengawasan Rumah Sakit secara internal yang bersifat non teknis perumahsakitan yang melibatkan unsur masyarakat, bersifat independen, dibentuk dan bertanggungjawab kepada Gubernur. Rapat rutin adalah. Pembinaan dan pengawasan nonteknis perumahsakitan yang melibatkan unsur masyarakat dilakukan secara eksternal oleh badan pengawas rumah. Mengawasi pelaksanaan rencana strategis. TMC. dr. Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan pedoman mengenaipersyaratan tugas dan kewajiban serta tata cara pembentukandewan pengawas Rumah Sakit Provinsi Jawa Timur perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit Provinsi Jawa Timur; Mengingat : 1. 12 September 2023 09:59:34 WIB. KETENTUAN PERALIHAN. TribunGayo. (2) Pembentukan, tugas, fungsi,. CATATAN: Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021. Penataan inventaris peralatan dan perlengkapan sekretariatan 3. Peraturan internal rumah sakit atau Hospital by Laws atau dokumen lainnya yang serupa yang mengatur tentang tanggung jawab dan wewenang Representasi Pemilik/Dewan Pengawas: Bukti dokumen kinerja Representasi. dr. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit (KEHRS) memiliki kedudukan hukum yang cukup jelas terhadap Komite Medik dan Dewan Pengawas di rumah sakit, tetapi memiliki persinggungan. LAPORAN DEWAN PENGAWAS. 404 Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. LAPORAN DEWAS SEMESTER 1 TA 2021. Pedoman Tata Kelola Organisasi Rumah Sakit (Corporate By Laws) adalah peraturan yang mengatur hubungan antara Pemerintah Daerah sebagai Pemilik dengan Dewan Pengawas, Pejabat Pengelola, Staf Medik dan Staf Keperawatan, Staf Tenaga Kesehatan Lain, serta Tenaga Aminitrasi di rumah sakit beserta(3) Dewan Pengawas pada Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah dibentuk dengan Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota atas usulan Kepala/Direktur Rumah Sakit. Soedjono, maka komite medik mempunyai tujuan khusus yaitu : 1. Ketentuan Umum; 2. Tahun 2014 Tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit; 11. rumah sakit umum daerah cilacap jalan jend. Paparan tentang dewan pengawas rumah sakit dilakukan sejalan dengan mandat UU Nomor 44/2009 tentang rumah sakit, khususnya pasal 56 yang telah. Pembinaan dan pengawasan RS : eksternal (BPRS) dan Internal (DPRS), Pengawasan pada aspek Non Keuangan (Sumber Daya Manusia, Proses Pelayanan di Rumah Sakit, dan Kepuasan Pelanggan) Pengawasan pada. Insentif ketua Dewan Pengawas ditetapkan paling tinggi 40°/o (empat puluh persen) dari Insentif kinerjc_ yang diterima Pemimpin BLU; b. operasional rumah sakit. Mampu memimpin, menetapkan kebijakan, membina, mengkoordinasikan dan mengawasi serta melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas Rumah Sakit. 02/Menkes/311/2015 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan Dengan Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; b. Rapat Dewan Pengawas RSUD Muntilan Demikian atas perhatian dan kehadirannya disampaikan terima kasih UR RSUD MUNTILAN N MAGE-LANG RSUD N MPH ingkat I 0115 199603 1 003 . 110. 4 Pokok isi Laporan Dewas 6. Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang ditunjuk oleh Walikota untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan RSUD Kota Yogyakarta. Share Berita : Mahyeldi Gubernur Sumatera Barat. . Sedangkan Dewan Pengawas terdiri dari 3 orang. - Anita Diyanti Puteri, S. Tugas. Soeharso Surakarta, telah disampaikan usulan penggantian keanggotaan Dewan Pengawas unsur Kementerian Kesehatan dan Kementerian. 05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum. Formulir Laporan Insiden Tim Kprs May 2020 27. sistem informasi. D. Kedua, Peraturan Pemerintah (PP) 49/2013 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit Pasal 8 Huruf C. komite, pelaksana terkait dan Dewan Pengawas RSU Haji Surabaya. Meningkatkan mutu pelayanan medis dan non medis;. Pejabat Pengelola terdiri dari. bahwa untuk melakukan pembinaan dan pengawasan dan. Memfungsikan komite medik yang didukung oleh mantapnya mekanisme dan tata laksana organisasi. Peraturan daerah kabupaten lebak nomor 7 tahun 2010 tentang retribusi jasa umum pada rumah sakit umum daerah dr. Tugas. No. 07/MENKES/6652/2021 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit Paru Dr. 4. KEMENTERIAN KESEHATAN RI DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN LEMBAR PERSETUJUAN LAPORAN DEWAN PENGAWAS RUMAH SAKIT PENYAKIT INFEKSI PROF. DEWAN PENGAWAS RUMAH SAKIT . Keanggotaan Dewan Pengawas Rumah Sakit terdiri dari unsur pemilik Rumah Sakit, organisasi profesi, asosiasi perumahsakitan, dan tokoh. KM - Siti Fatimah Dara Ayu Amalia, S. 321850, 321763 Fax (0951) 321763 Sorong Papua Barat NOTULEN PERTEMUAN DEWAN PENGAWAS RUMAH SAKIT Tanggal : 03 November 2014. Pasal 5. 9 Perbup - Pengaturan Dewan Pengawas x - Belum Ada 10 Perbup - Penetapan Standar Pelayanan Minimal √ Peraturan Bupati Magelang Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Rencana Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Muntilah Kabupaten Magelang Karena Berakhir Tahun 2019, Perlu disusun kembali. PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN MADIUN BUPATI MADIUN, Menimbang : a. Program Kerja Dewan Pengawas. Rumah sakit sudah harus mulai menggunakan Komite-Komite di Rumah Sakit untuk mengendalikan bukan saja mutu layanan tetapi juga difungsikan sebagai kendali biaya; REKOMENDASI 8. bahwa Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah yang dibentuk melaporkan hasil pengawasan dan pengendalian internal terhadap pejabat pengelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu kepada Tugas Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia 1. KETUJUH: Dalam pelaksanaan tugasnya, Dewan Pengawas dibantu oleh Sekretaris Dewan Pengawas yang diangkat oleh Direktur Rumah Sakit dengan persetujuan Dewan Pengawas. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena dengan ridhoNya. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Aliyah yang terdiri sekelompok orang yang ditunjuk oleh Rapat Pleno Anggota PT. 3 Gambaran Umum Kondisi RSUP Nasional Dr. tidak pula disebutkan bahwa Dewan Pengawas seperti halnya Governing Body RS di Amerika adalah penanggung jawab moral dan hukum tertinggi dalam pengoperasian rumah sakit. 259 10 perhimpunan/asosiasi perumah sakitan dengan melibatkan perhimpunan atau kolegium profesi yang terkait sesuai dengan tugas. Penentuan tingkat kesehatan Rumah Sakit dilakukan penilaian kinerja dalam periode satu tahun paling lambat diselesaikan pada bulan ketiga setelah berakhirnya tahun anggaran pada periode. ABSTRAK: bahwa Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bajawa telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), maka perlu adanya pembinaan dan pengawasan terhadap PPK-BLUD dimaksud dengan membentuk Dewan Pengawas; bahwa dalam rangka mengatur ketentuan mengenai pembentukan,. Susunan Dewan Pengawas Tiga Belas Rumah Sakit Unit Pelaksana pada Teknis Kementerian Kesehatan Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan yang Badan Layanan Umum Periode 2016-2021pada Lampiran Keputusan Menteri Kesehatan Nomor . Raya Ulu Gadut Padang, Kelurahan Limau Manis Selatan Kecamatan Pauhbadan layanan umum, perlu dibentuk Dewan Pengawas; b. Network. Jabatan Struktiral adalah jabatan yang secara nyata danTENTANG TIM DEWAN PENGAWAS RUMAH SAKIT BAGI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, Menimbang . Mengawasi pelaksanaan rencana anggaran. SULIANTI SAROSO SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2021 Jakarta, 18 Agustus 2021 Disahkan oleh, drg. Arif Zainudin yang melakukan pembinaan dan pengawasan rumah sakit secara internal yang bersifat non teknis perumahsakitan yang melibatkan unsur masyarakat. Sekretaris Dewan Pengawas: paling banyak 15% dari gaji dan tunjangan pemimpin. Pemendagri 61 tidak mengatur tentang honorarium Dewan Pengawas, namun di Permenkeu aturan ini ada. Surat keterangan Sehat Jasmani dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah. I. (3) Keanggotaan Dewan Pengawas Rumah Sakit terdiri dari unsur pemilik Rumah Sakit, organisasi profesi, asosiasi perumahsakitan, dan tokoh masyarakat. Kapasitas rumah sakit di Kabupaten Tangerang semakin menipis karena melonjaknya kasus Covid-19. Tipe Dokumen. Dewan Pengawas. SUSUNAN ORGANISASI Pasal 4 Organisasi SPI paling sedikit terdiri atas : kepala SPI; 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan. ANGGOTA DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2020. Melaporkan kepada Pemilik apabila terjadi gejala menurunnya kinerja rumah sakit; b. (Pasal 1 angka 2). Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia; 2. 1 103 12018 TENTANG TATA KER. 47 / / tahun 2020 tentang honorarium dewan pengawas dan sekretaris dewan pengawas pada badan layanan umum daerah rumah sakit umum daerah cilacap tahun anggaran 2020 direktur rumah sakit umum. (K) RI melantik Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Administrasi, Pejabat Fungsional serta Mengukuhkan Dewan Pengawas Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan secara virtual dari Ruang Siwabessy Kementerian. Maklumat Pelayanan. 3. Sardjito. Pencabutan. 2. kepada Dewan Pengawas Rumah Sakit. Akademi Farmasi Indonesia melaksanakan program pendidikan dan pelatihan bagi mahasiswa akhir yaitu berupa Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Rumah Sakit yang. 13. Meminta laporan hasil survey dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit yang terkait dengan pemenuhan peraturan perundang-undangan. 4. Dr. 16 September 2023 21:59:27 WIB. Dewan Pengawas Rumah Sakit (DPRS) merupakan badan yang bertugas untuk mengawasi dan mengendalikan kegiatan rumah sakit. (9) Rumah sakit bergerak dan Rumah Sakit lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (7) diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perbedaan tersebut adalah perbedaan pencapaian kelengkapan persyaratan dokumen tata kelola serta perbedaan pada 4 (empat)Dasar Hukum Dewan Pengawas : >. 8. Silvana L. Manurung, 2. Dasar Hukum Dewan Pengawas : >. DEWAN PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SORONG Sekretariat : Jl. PONTIANAK - Gubernur Kalimantan Barat, H. Dewan Pengawas Rumah Sakit yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah unit nonstruktural pada Rumah Sakit yang melakukan pembinaan dan pengawasan Rumah Sakit secara internalPeraturan Gubernur (PERGUB) tentang PEMBENTUKAN BADAN PENGAWAS RUMAH SAKIT PROVINSI KALIMANTAN BARAT ABSTRAK: bahwa Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembinaan Dan Pengawasan terhadap Rumah Sakit sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan saat ini, sehingga perlu diganti;termasuk Rumah Sakit. Pasal 12 Dewan Pengawas bertanggung jawab terhadap kebenaran laporan yang disampaikan melalui BIOS. Pembinaan dan pengawasan rumah sakit ditujukan untuk memastikan bahwa layanan rumah sakit menomorsatukan keselamatan pasien, memberikan layanan kesehatan yang terjangkau. BLU BADAN LAYANAN UMUM (BLU)RSUP Dr. Diunggah oleh Theresia dyah sagita. 000,- dan yang bersumber dari Target Pendapatan Operasional BLU sebesar Rp. Sebagian yang sudah terbentukpun belum bisa menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, belum mempunyai program kerja dan pertemuan rutin. Luwiharsih,MSc Komisi Akreditasi Rumah Sakit 200618 dr Luwiharsih, MSc Komisi Akreditasi Rumah Sakit 200618 JABATAN SEKARANG : Ka Divisi Diklat KARS 2011 - sekarang Ka. Kesehatan lain di rumah sakit. Dewan Pengawas Rumah Sakit yang ada di DIY bentuknyapun sangat bervariasi antara lain : Dewan Pengawas, Governing Body, Badan Pengurus Harian, Dewan Komisaris, dll. Untung Suseno Sutarjo, M. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874); 18. dr. Dewan Pengawas Rumah Sakit yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah unit nonstruktural pada Rumah Sakit yang melakukan pembinaan dan pengawasan Rumah Sakit secara internalKesehatan lain di rumah sakit. untuk Triwulan I gambaran. 51 - 59. bahwa untuk pelaksanaan butir (a) dan (b) tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Utama PT. Secara administrasi, rumah sakit destinasi harus memenuhi persyaratan yang meliputi: 1. Dewan Pengawas RSUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah unit non struktural pada RSUD yang melakukan pembinaan dan pengawasan rumah sakit secara internal yang bersifat non teknis perumahsakitan yang melibatkan unsur masyarakat. Izin operasional sebagai rumah sakit kelas A atau rumah sakit kelas B yang masih berlaku; 2. 1, Kedungdowo,. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 361/MENKES/ SK/V/2006 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Pemimpin dan Dewan Pengawas Rumah Sakit Badan Layanan Umum. Dewan Pengawas adalah suatu badan yang melakukan pengawasan terhadap operasional rumah sakit yang dibentuk dengan keputusan Bupati atas usulan Direktur dengan keanggotaan yang memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku. dan integritas Dewan Pengawas pada Rumah Sakit Mitra Husada b. 13. Dewan Pengawas Rumah Sakit dibentuk dengan Keputusan Gubernur atas usulan Pemimpin Rumah Sakit. bahwa Komite, Instalasi dan Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada huruf b, belum secara eksplisit muncul dalam Bagan/Struktur Organisasi Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta;Ketua Dewan Pengawas RSUD Marsidi Judono Hendra Caya saat berbincang dengan Host Dialog Ruang Kita Pos Belitung Disa Aryandi, Rabu (15/2/2023). Budi Gunadi Sadikin, CHFC, CLU melantik pejabat tinggi pratama, pejabat fungsional, dan direksi rumah sakit vertikal, sekaligus mengukuhkan dewan pengawas rumah sakit. Dewan Pengawas. SK Dewas rs. Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pada Dinas Kesehatan. Wira Firmalinda, SKM, M. Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Pengawas Rumah Sakit diatur dengan Peraturan Menteri. Susunan pejabat pengelola dan dewan pengawas Pejabat Pengelola terdiri dari 1. 263/2020 Tanggal 2 April 2020 untuk Masa Jabatan 2020 – 2025. pengawasan. Permenkes No 10 tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit Pasal 5; Peraturan Presiden No 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit Pasal 6, 21 dan 22; Permenkes No 36 tahun 2016 tentang pencegahan FRAUD dalam pelaksanaan program JKN pasal 18 ayat 1, pasal 21 ayat 3 Dewan Pengawas mempunyai susunan keanggotaan sebagai berikut: a. Dewan Pengawas diberikan remunerasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. COM-- Rumah Sakit Dr. PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG DEWAN PENGAWAS RUMAH SAKIT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (6) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, perlu menetapkan Peraturan. 10 201. Dewan Pengawas Rumah Sakit yang selanjutnya disebut dewan pengawas adalah unit non struktural pada rumah sakit yang melakukan pembinaan dan pengawasan rumah sakit secara internal yang bersifat non teknis perumahsakitan yang melibatkan unsur masyarakat; 12. Terlaksananya proses manajemen di lingkungan komite medik yang berdaya guna serta dilandasi oleh visi, misi dan etika rumah sakit. >. Sc. [dt_sc_full_width first]Profil RSUP Dr Sardjito Yogyakarta. BAB IV PEMBENTUKAN, PEMBERHENTIAN, DAN PENGGANTIAN Pasal 12 (1) Dewan Pengawas pada Rumah Sakit yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dibentuk dengan Keputusan Menteri/Kepala Lembaga atas persetujuan Menteri Keuangan. honorarium anggota dewan pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji pemimpin BLUD; dan. Sebagai satuan kerja di RS Dr. Ketua Dewan. Di situs ini, Anda dapat mengetahui profil, anggota, peraturan, dan berita terkini tentang BPRS. Peraturan Internal Rumah Sakit (hospital bylaws) adalah peraturan organisasi Rumah Sakit (corporate bylaws) dan peraturan staf medis Rumah Sakit (medical staff bylaw) yang disusun dalam rangka penyeIenggaraan tata kelola. DEWAN PENGAWAS RUMAH SAKIT. Tim Dewan Pengawas Rumah Sakit Bagi Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Khusus Daerah; Mengingat 1. PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG DEWAN PENGAWAS RUMAH SAKIT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa. Dewan Pengawas RSUI merupakan unit non struktural rumah sakit yang berkedudukan di luar pengelola RSUI, bersifat independen, dibentuk dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor UI. Representasi Pemilik/Dewan Pengawas dievaluasi oleh pemilik setiap tahun, dan hasil evaluasinya didokumentasikan. bahwa untuk menjalankan tugas Dewan Pengawas secara profesional dan produktif yang dapat mendorong terciptanya good governance c. Program Kerja Dewan Pengawas. Dewan Pengawas adalah kelompok pengarah atau penasehat yang dibentuk dan ditetapkan oleh Walikota. Mengingat : 1. Skripsi yang berjudul “MEKANISME PENGAWASAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH DI RUMAH SAKIT SARI ASIH CILEDUG (Ditinjau dari Fatwa DSN MUI No. Qanun Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tentang Perubahan Ketiga atas Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja. , M. Jabatan Struktural adalah jabatan yang secara nyata dan tegas diatur dalam lini organisasi, yang. Internasioanl) sejak 2013, • Anggota Komite Nasional Keselamatan Pasien KEMENKES R. MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (6) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Dewan Pengawas Rumah.